Palembang (swara andalas ) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memberikan sejumlah rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel Tahun anggaran 2021, dalam rapat paripurna, Kamis (12/5) di Aula lantai III Gedung DPRD Sumsel.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru dan jajaran serta anggota DPRD Sumsel serta para undangan.
Rekomendasi yang diberikan meliputi bidang pemerintahan, perekonomian, keuangan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang disampaikan oleh pelapor Antoni Yuzar SH MH.
Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, keberhasilan program dan kegiatan yang telah dicapai dengan baik di bidang pembangunan disampaikan pada laporan pembahasan dan penelitian oleh Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumsel pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi sehingga kedepan akan lebih ditingkatkan.
“Selanjutnya terhadap program dan kegiatan yang masih merupakan catatan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang masih memerlukan penyempurnaan di bidang administrasi dan pelaksanaan kegiatan akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan akan ditindaklanjuti penyempurnaannya sesuai target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengharapkan apa yang telah di rekomendasikan oleh DPRD Sumsel akan menjadi perhatian dari Gubernur Sumsel berserta seluruh jajaran untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.
“ Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas dewan yang terhormat ini tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan kerjasama serta saling pengertian dari seluruh jajaran yang terkait, “katanya.
Pada kesempatan tersebut dilakukan juga penandatanganan bersama Ketua DPRD dengan Gubernur Sumsel atas Rekomendasi DPRD Sumsel kepada Gubernur Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel TA 2021
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar dalam laporannya menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya upaya Pemprov dalam mengurai kemacetan yang terus terjadi di beberapa titik di Sumsel.
“Jumlah kendaraan yang tinggi menyebabkan padatnya lalu lintas yang menyebabkan kemacetan dan kecelakaan, permasalahan ini selalu jadi pekerjaan rumah kita bersama. Oleh karena itu Pemprov kami rekomendasikan harus memperbanyak pintu exit dalam pembangunan jalan Tol Sumatera, dengan demikian upaya ini dapat meningkatkan perekonomian di daerah sekitarnya,” ungkapnya.
Selain itu, Antoni juga mendorong Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel agar dapat memprioritaskan anggaran APBN dalam pembangunan infrastruktur yang berfungsi mengurai kemacetan di Sumsel.
“Pembangunan double track Kereta Api dan duplikasi Jembatan Ampera dapat berfungisi mengurai kemacetan. Maka dari itu, hal ini bisa jadi prioritas utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam hal penganggaran APBN. Selain itu, kami juga minta Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang agar menjalin kerjasama lebih baik lagi dengan BBPJN agar pelaksanaan pembangunan jalan sesuai harapan masyarakat,” tukasnya. (mas)
