PALEMBANG (Swaraandalas) – Dalam rangka menindaklanjuti PKS Nomor DIRUT/0923/10/V/2016 tanggal 18 Mei 2016, Perum Perumnas melaksanakan Pembangunan Rusun di Jakabaring- Palembang yang terdiri dari tiga tower dengan jumlah hunian dan kios sebanyak 1.226 unit.
- Advertisement -
Pelaksanaan pembangunan untuk Pekerjaan Struktur Atas, Arsitektur, dan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing (MEP) dilaksanakan melalui kontrak lumpsum dengan tiga kontrak untuk masing-masing tower.
Dalam pelaksanaan pekerjaan, ditetapkan PT Deta Decon sebagai Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) melalui kontrak Nomor 91 DIPROD/944/27/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016. Selain Konsultan MK, PT Gubahreka Consultant juga ditetapkan sebagai Konsultan Quantity Surveyor melalui kontrak Nomor DIPROD/2668/27/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
Hasil pemeriksaan BPK RI, atas dokumen kontrak, dokumen pelaksanaan, as-built drawing, permintaan keterangan kepada pihak-pihak terkait, dan pemeriksaan fisik di lapangan bersama-sama dengan Perum Perumnas, Kontraktor, dan Konsultan MK diketahui bahwa terjadi kelebihan pembayaran, hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, dan pekerjaan yang terendam air.
Pelaksanaan Pembangunan Rusun Jakabaring diduga Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga terjadi Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pada Pekerjaan MEP Tower I, II, dan III sebesar Rp. 4.717.875.846,01.
Selain kelebihan pembayaran, komparasi hasil pemeriksaan fisik dengan gambar kontrak, spesifikasi, dan dokumen kontrak lainnya menunjukkan bahwa spesifikasi pekerjaan MEP yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak.
Selain itu berdasarkan pemeriksaan fisik juga diketahui bahwa peralatan dan pekerjaan STP pada tower II yang berlokasi di Ruang STP terendam air sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan STP yang telah dikerjakan.
Pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan kelistrikan (kabel feeder dan panel STP, pengelolaan air kotor, pompa, dan panel kontrol) senilai Rp. 386.321.981,63 yang berpotensi mengalami kerusakan.
Menurut auditorat BPK RI Hal tersebut terjadi karena Kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, Konsultan Manajemen Konstruksi dan Konsultan QS kurang cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan perhitungan volume pekerjaan kontraktor.
Selain itu Planning dan Quality Control Manager kurang cermat dalam menguji kewajaran tagihan kontraktor sebelum melakukan pembayaran dan GM Proyek Jakabaring kurang optimal dalam melakukan pengendalian pembayaran.
Ketika dikonfirmasi atas permasalahan tersebut, GM Proyek Jakabaring Perum Perumnas, Juni Harjoso menanggapi bahwa dalam hal kelebihan pembayaran, QS telah mengakui atas ketidak cermatan / ketidak telitian dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan untuk menghitung prestasi/ progress fisik pekerjaan, sehingga terjadi beberapa ketidaksesuaian antara kontrak dengan pelaksanaan lapangan.
BPK merekomendasikan kepada Direksi Perum Perumnas agar Memerintahkan kepada PT PP (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero) untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 379.888.125,90 ke Kas Perum Perumnas.
Memerintahkan GM Rusun Jakabaring untuk melakukan perhitungan selisih akibat ketidaksesuaian spesifikasi dan menyetorkan ke Kas Perumnas.
Memerintahkan kontraktor untuk melakukan commissioning test ulang, jika peralatan STP tidak berfungsi, maka kontraktor harus bertanggung jawab atas kelayakan fungsi serta Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada GM Proyek Jakabaring yang merealisasikan pembayaran tidak sesuai ketentuan. (SF)
