Tiga Hakim PN Bekasi Dilaporkan ke Badan Pengawasan, MA Dan KY

Tiga Hakim PN Bekasi DiLaporkan ke Badan Pengawasan, MA Dan KY

Platmerahnews.com, Jakarta-Merasa tak adil dalam memimpin sidang, Majelis Hakim Pengadi lan Negeri Bekasi, yang menangani perkara No : 564/Pdt.G/2020/PN.Bekasi, dilaporkan ke Ketua Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Yudisial (KY), dan Ketua Mahkamah Agung (MA), karena patut diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.

Pelapor adalah, Tim Kuasa Hukum dari Penggugat dalam Perkara Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus perkara nomor: 564/Pdt.G/2020/PN.Bekasi, sebagaimana surat kuasa khusus yang diberikan ‘JS’ kepada LAW OFFICE RAJA TAHAN PANJAITAN, SH & PARTNERS beralamat di Jalan Paus Kav. B-I No.90 Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur tertanggal 17 September 2020.

Ini penjelasan Tim Kuasa Hukum, bahwa Majelis Hakim perkara nomor: 564/Pdt.G/2020/PN.Bekasi yang memeriksa dan menangani perkara a qou dalam putusannya, terkesan menunjukkan dan melakukan perbuatan “ Abuse Of Power” (penyalahgunaan kekuasaan, dalam bentuk penyimpangan jabatan atau pelanggaran resmi).”katanya tgl (23/11/2021)

Bahwa adanya “Abuse Of Power” yang menurut hemat kami telah dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut sebagai berikut:
Sebelum pemeriksaan pokok perkara a qou dilakukan, upaya mediasi sesuai aturan PERMA Nomor : 01 Tahun 2016 telah terlebih dahulu ditempuh, namun mengalami jalan buntu atau tidak berhasil (deadlock).

Bahwa seiring berjalan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim tersebut juga berusaha dan berupaya untuk mendamaikan dengan berbagai cara, namun upaya yang dilakukan tetap gagal dan mengalami kebuntuan;

Bahwa selama pemeriksaan perkara a quo, ?Majelis Hakim tidak profesioanal dan mengabaikan azas peradilan yang baik (azas pemeriksaan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana amanat pasal 2 (dua) ayat 4 (empat) UU RI No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) karena terkesan mengikuti permintaan Tergugat untuk menunda-nunda pemeriksaan saksi Penggugat yang diketahui keberadaannya datang dari luar Bekasi (Pekan Baru, Sumatera).

Bahwa dalam putusannya, Majelis Hakim tersebut terkesan tidak berdasar hukum dan cenderung mengada-ada karena menyebut, gugatan Penggugat premature dan tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan hukum: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang Batak, dimana menurut adat batak perceraian adalah cacat besar bagi keluarga besar, jadi harus melibatkan lembaga adat batak yang bernama DALIHAN NATOLU untuk menyelesaikan masalahnya;

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *