MBR/Prajurit/Polri/ ASN dan Solusi Masalah Rumah Hunian

OPINI: Daeng Supriyanto

Hingga saat ini masih banyak personel TNI AD yang belum memiliki rumah non dinas, baik personel yang baru maupun yang telah lama dinas. Kebijakan internal TNI AD ini berlaku juga kepada personel dengan masa kerja  0 hingga 10 tahun. Bahkan mereka wajib mengambilnya, baik dalam bentuk rumah yang dikembangkan oleh BP TWP maupun dalam bentuk pinjaman. Intinya, saat pensiun nantinya, personel sudah punya rumah yang layak huni.

Dalam empat tahun terakhir, pemerintah bersama pengembang baru bisa membangun 3,5 juta rumah dari total kebutuhan rumah sebanyak 11,4 juta. Presiden Joko Widodo meminta para pengembang ikut mempercepat penyediaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Polri, dan TNI.

Saat ini ada 945 ribu ASN, 360 ribu anggota Polri, dan 275 ribu prajurit TNI. Upaya tersebut diharapkan dapat menurunkan angka kebutuhan perumahan (backlog) sebesar 11,4 juta. Dari percepatan pemenuhan kebutuhan rumah diharapkan bisa mendorong dan memberikan multiplier effect pertumbuhan ekonomi.

Rinciannya, 699 ribu rumah pada 2015, 805 ribu rumah pada 2016, 904 ribu rumah pada 2017, dan 1,1 juta rumah pada 2018. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan pembangunan perumahan bagi MBR bertambah menjadi 1,25 juta rumah. Target tersebut diharapkan dapat ikut mengurangi angka kebutuhan rumah bagi para ASN, anggota Polri, dan prajurit TNI.

Agar target tersebut bisa tercapai, Jokowi meminta masukan terobosan dari para pengembang yang tergabung di Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan Himpunan Pengusaha Perumahan (Himpera).

Kepala Negara juga meminta terobosan mereka terkait pembangunan perumahan untuk lima tahun ke depan. Sehingga bisa dicarikan solusi yang konkret dan kami harapkan percepatan pembangunan perumahan betul-betul bisa direalisasikan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Terus menjalin kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk menyediakan hunian bagi para prajurit. Melalui kerja sama tersebut, Bank BTN menyatakan siap membiayai sekitar 10.000 unit rumah setiap tahun untuk anggota TNI AD.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan pihaknya mendukung misi para petinggi TNI AD yang sangat peduli atas kebutuhan para prajuritnya akan tempat tinggal. Misi tersebut, lanjut Haru, sejalan dengan tugas yang diemban Bank BTN untuk menyediakan rumah layak bagi masyarakat Indonesia melalui Program Sejuta Rumah (PSR).

Dalam kerjasama ini, Bank BTN juga akan mengelola dan mengoptimalkan dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD). Perseroan juga akan menyediakan banyak layanan kredit konsumer, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk para anggota TNI AD.

Terdapat dua skema kredit yang ditawarkan untuk mencapai target 10.000 unit rumah setiap tahun. Pertama, KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan suku bunga 5%, uang muka 1%, dan bantuan uang muka Rp4 juta. Untuk skema KPR ini, BTN mengalokasikan realisasi penyaluran sekitar 7.000-8.500 unit per tahun.

Kedua, Bank BTN menawarkan program KPR TWP AD yang memiliki angsuran lebih murah melalui jangka waktu panjang dan suku bunga rendah. KPR TWP AD memberikan suku bunga 5,25%, jangka waktu hingga 30 tahun, dan uang muka mulai 0%. Untuk program KPR ini, bank BTN mengalokasikan realisasi penyaluran sekitar 1.500-3.000 unit per tahun.

Selain dua tipe KPR tersebut, kemitraan ini juga membuka kesempatan bagi para anggota TNI AD untuk mengakses layanan Kredit Ringan Tanpa Agunan (KRING) BTN Patriot, KPR BTN Patriot, dan KPR Takeover.

Diharapkan, saat pensiun nantinya tidak ada lagi personel TNI AD yang memiliki permasalahan rumah seperti yang selama ini kita dengar. Permasalahan perumahan bagi personel TNI AD sangatlah krusial, karena tidak hanya menyangkut tentang kesejahteraan semata. Namun juga harus bisa menjamin kesiapsiagaan operasional satuan yang harus dapat digerakkan setiap saat.

Dikarenakan (jumlah rumah dinas) terbatas, banyak personel kita (TNI AD) yang masih menyisihkan gajinya untuk membayar kontrakan agar dapat tinggal di sekitar kantornya. Ini tidak hanya di satuan dinas atau jawatan saja namun juga di satuan-satuan operasional.

Kini permasalahan tersebut secara bertahap telah diurai melalui pembangunan rumah dinas dalam bentuk Rumah Susun (Rusun) di sekitar kesatrian atau kantor dan juga Rumah Swakelola.

Sedangkan manfaat kerjasama bagi Prajurit adalah Pengalihan Swakelola ke KPR BTN, KPR bagi prajurit TNI AD yang belum memiliki rumah dapat mengajukan melalui Bank BTN, Keringanan biaya KPR BTN TNI AD dan Kemudahan bagi prajurit dalam memilih rumah impian.

Bank BTN menyediakan perumahan bagi TNI AD sebanyak 10.000 unit per tahun. Dengan rincian Alokasi 1.500 s.d. 3.000 unit/tahun bagi KPR TNI AD maksimal 250 juta, Alokasi 7.000 s.d. 8.500 unit/tahun bagi KPR subsidi.

Secara nasional, dari 6.000 unit rumah yang akan dibangun sampai tahun 2019. Saat ini baru 5.300 unit yang sudah selesai. Sedangkan Perumahan Green Kartika Residence Cibinong yang dibangun di atas lahan seluas ± 3,7 Ha ini dibangun 150 unit bagi personel TNI AD dari mulai tipe 36A, 36B, 45 dan 46.

Sedangkan untuk pembayarannya, menurut pihak BTN menggunakan sistem potong gaji dan dikerjasamakan dengan Bank BRI serta dapat dimonitor melalui aplikasi berbasis Android. Jadi, setiap orang dapat melihat secara reall time, pembayarannya. Kita lakukan terobosan ini agar lebih transparan, baik kepada BP TWP sendiri maupun bagi personel atau keluarganya, dan potongan bervariasi sesuai dengan jenis rumah dan lama waktu pinjaman.

Bagi yang mengambil uang dan menyerahkan agunan, Tamtama dan Bintara maksimal Rp 150 juta, Perwira Pertama (Letda – Kapten) maksimal Rp 190 juta, serta Perwira Menengah (Mayor – Kolonel) sebesar Rp 250 juta rupiah. Sedangkan PNS disesuaikan dengan golongan kepangkatan.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *