Sesuai Undang – Undang Pemerintahan Desa Perlu Memiliki Kuasa Hukum

Terkait dengan kepentingan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan, maka advokat dapat menjadi salah satu solusi dalam meminimalkan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran pemerintahan desa.

Tentu seorang advokat sesuai dengan UU Advokat pada Bab I Pasal 1 dapat memberikan jasa hukum yang berarti memiliki kewenangan untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pepatah mengatakan, “Sediakan Payung Sebelum Hujan,” menjadi rujukan betapa pentingnya pemerintahan desa memiliki penasehat hukum/kuasa hukum sebelum terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua pihak.

Maka advokat atau penasehat hukum/kuasa hukum dapat dijadikan salah satu solusi untuk meningkatkan sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam memahami setiap peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan desa termasuk didalamnya peraturan tentang pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

Seterusnya tugas Kepala Desa sangat rentan menjadi bidikan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, akibat dari kebijakannya dalam mengelola desa, terutama pengelolaan keuangannya yang cukup besar dari berbagai sumber.

Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, sebenarnya Kepala Desa bisa mendapatkan pendampingan Hukum, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 Ayat (2) huruf n berbunyi Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambah lagi dengan adanya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tentang (PermenDesa PDTT) Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, salah satunya adalah PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA dengan Kegiatan Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa dan Pengembangan Paralegal Desa.

Dengan banyaknya Kepala Desa yang terjerat Kasus Korupsi dikarenakan salah dalam melakukan kajian sebelum melaksanakan program-programnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Maka dari aturan hukum tersebut, tentu Penasehat Hukum/Kuasa Hukum di Desa sangat memiliki peran penting dalam mengantisipasi terjerumusnya Kepala Desa dalam mengelola anggaran Dana Desa.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *