Sesuai Undang – Undang Pemerintahan Desa Perlu Memiliki Kuasa Hukum

Opini : H Eliyanto Abusama SH. MH

Palembang,  — Pentingnya kehadiran Pengacara/kuasa Hukum di tengah Pemerintahan Desa saat ini tentunya menjadi hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

Undang-Undang Desa menjadi rujukan dalam pembangunan desa, penataan dan tata kelola desa, pemberdayaan desa, pembinaan desa dan pembangunan wilayah perdesaan yang terintegrasi serta berkelanjutan menuju desa yang kuat, mandiri, demokratis, sejahtera yang berkeadilan.

Desa memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan, karena desa merupakan tingkat pemerintahan terendah yang langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Desa pun menjadi ujung tombak dalam pelayanan publik, hampir semua aspek yang berkaitan dengan legalitas berawal dari Pemerintahan Desa.

Saat ini keberadaan desa semakin diperhatikan oleh pemerintah pusat. Diantaranya dengan adanya Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa semakin menegaskan kewenangan dan kemandirian desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Anggaran yang diterima oleh desa baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota semakin diperbesar untuk digunakan sesuai dengan peruntukannya guna kepentingan masyarakat, dengan demikian jelas bahwa pemerintahan desa harus benar-benar menerapkan anggaran-anggaran dengan baik dan benar. Tentu sumber daya perangkat desa sangat menentukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Dengan semakin besarnya anggaran yang didapatkan desa, maka potensi penyalahgunaan wewenang pun menjadi besar pula. Oleh karenanya seorang kepala desa tentu harus benar-benar melakukan kajian terlebih dahulu sebelum pelaksanaan program-programnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

Dengan demikian, kekhawatiran terjadinya penyelewengan yang berawal dari kurangnya pemahaman yang baik terhadap suatu aturan diperlukan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum.

Perlukah Kuasa Hukum/Pengacara di Pemerintahan Desa ?

Advokat atau lebih dikenal dengan istilah pengacara atau penasehat hukum/kuasa hukum adalah profesi yang dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), maka Advokat adalah salah satu pihak yang dapat digunakan dalam membantu memberikan pemahaman yang baik terkait dengan peraturan perundang-undangan.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *