Keterangan Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan AYH Lawan Kejaksaan Agung

Jakarta, (daengnews) –  Ahli Hukum Administrasi Negara, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H., mengatakan, uang yang diperoleh atas kegiatan usaha, kerjasama yang tidak pernah ada uang yang keluar dari keuangan negara, baik dari APBN maupun APBD, itu bukan uang negara. “Karena bukti dokumen otentik ada tidaknya uang negara adalah dokumen kas negara dan kas rekening keluar, serta dokumen pengeluaran yang relevan,” ujar Ahli Hukum Administrasi Negara dan Keuangan Publik Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam memberikan keterangan Ahli pada persidangan praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (22/10) pagi.

Menurut Dr Dian, dalam menilai dan menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara, harus ditetapkan dahulu uang, surat berharga, dan barang nyata milik negara, “Pemeriksa dan penegak hukum membuktikannya terlebih dahulu, dengan tiga cara, yaitu apakah uang tersebut apakah masuk rekening atau kas negara atau bukan, kedua, apakah barang tersebut dicatat dokumen mana dan standar akuntansi mana menjadi milik negara, dan ketiga, kalau itu surat berharga di mana penatausahakannya, apakah ditatausahakan di Menteri keuangan?”

Dr Dian selanjutnya menjelaskan, sifat kerugian negara yang nyata dan pasti. Maksudnya,  kerugian negara adalah sebagai kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata sebagai milik negara, hak negara, dan ditatausahakan sebagai milik negara, bukan milik orang lain atau yang sedang dikerjasamakan dengan yang pihak lain, atau yang nyata biaya operasionalnya dibebankan kepada negara, bukan kepada pihak lain, atau dimintakan kepada pihak lain pembiayaannya. Sedangkan pasti maksudnya pasti jumlahnya harus didasarkan pada nilai buku dan nilai nyata, “yang jelas pada dokumen yang relevan, andal, dan valid, bukan nilai estimasi, asumsi, indikasi, potensi, atau bahkan imajinasi,” jelas Dr. Dian, di depan persidangan dipimpin Hakim  I Dewa Made Budi Watsara, SH.

Ahli yang pernah menjadi Ketua Tim Evaluasi Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini menjelaskan,  mengenai tata cara dalam menilai dan menghitung kerugian negara dalam proses penegakan hukum adminitrasi atau hukum pidana,  dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengatur, kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai identifikasi kerugian negara, baik secara administrasi atau pidana Sesuai dengan Pasal 52 ayat (1), syarat sahnya suatu keputusan, termasuk di dalamnya proses penghitungan dan penilaian kerugian negara harus memenuhi syarat: dinilai dan dihitung oleh badan atau pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur penghitungan, serta subtansinya yang sesuai dengan format, konsep, dan objek keputusan.  “Suatu penilaian dan penghitungan kerugian negara untuk sampai pada jumlah yang nyata dan pasti harus dilakukan dengan prosedur pemeriksaan investigatif, yang salah satu prinsip dasarnya adalah menjelaskan hasil dari siapa yang menilai dan menghitungnya hingga jumlah tersebut, metode yang telah digunakan, serta pihak yang terperiksa telah diasersi pihak yang memeriksa.“ imbunya.

Ketika ditanya, siapa pihak yang harus bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan investigatif yang menentukan kerugian negara dan penegakan hukumnya, menurutnya harus melalui audit investigatif sebagaimaan diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 15 Tahun 2004, suatu pemeriksaan investigative mendahului penilaian ada tidaknya indikasi pidana dan kesalahan administrasi, sehingga nyata uang surat berharga barang yang berkurang merupakan hak negara atau bukan, serta pasti jumlahnya yang berkurang, “Sehingga dengan dasar tersebut kemudian ditetapkan siapa harus bertanggung jawab dan cara pertanggungjawabannya apakah hukum administrasi atau hukum pidana.”

Menurut Dr Dian, pemeriksaan investigatif ini juga menyimpulkan kerugian negara tidak hanya harus diselesaikan dengan pidana, karena frasa kerugian negara sejak diaturnya Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan kerugian negara harus sebagai akibat, dan bukan proses, jika akibatnya adalah kesalahan administrasi, penyelesaiannya adalah administrasi, jika terdapat suap dan tipuan adalah pidana. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MK Nomor 25 Tahun 2016, “Sehingga kata “dapat” dalam pasal 3 UU Tipikor menjadi tidak mengikat secara hukum.” Tegasnya.

Selanjutnya Dr Dian menjelaskan, identifikasi kerugian negara tidak semuanya harus diselesaikan dengan cara pidana. Ada mekanisme penelitian administrasi dengan cara pemeriksaan indentifikasi harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum misalnya penyelidikan dan penyidikan. “Dalam Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014 serta PP Nomor 60 Tahun 2018, identifikasi lebih dahulu oleh apparat pengawas internal pemerintah, yang kemudian mengidentifikasi apakah kerugian negara diselesaikan dengan administrasi atau dengan pidana, “Kalau melalui proses administrasi dalam batas waktu ditentukan tidak dilaksanakan, baru dilanjutkan dengan proses pidana.” Imbuhnya.

Bagaimana jika apparat penegak hukum keberatan atas hasil apparat pengawas internal pemerintah misalnya, Ketika hasilnya diselesaikan hanya dengan administrasi? Menurut Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014, kata Dr Dian, pihak keberatan dapat mengajukan permohonan ke PTUN, untuk menyatakan batal hasil laporan identifikasi pengawasan tersebut.

Menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia ini, ada tidaknya proses audit investigative itulah yang menentukan sah tidaknya suatu penilaian atau penghitungan kerugian negara serta simpulan harus diselesaikannya menurut hukum administrasi atau pidana, “Sehingga benar-benar ditemukan suatu kerugian negara yang nyata dan pasti, berdasarkan pemeriksaan yang relevan, andal, dan valid untuk menetapkan siapa dan metode pertanggungjawaban hukumnya,” imbuh Dian.

Menurut Dr Dian, penilaian dan penghitungan kerugian tidak lagi menjadi persoalan formil hukum acara, jika yang dipersoalkan adalah proses penilaian dan penghitungan kerugian negara, hal demikian merupakan formalitas, sedangkan menjadi materiil menyangkut alas hukum dan alas fakta yang memadai dalam penilaian dan penghitungan kerugian negara tersebut. “Tata caranya menyangkut metode penialaian dan penghitungan karena untuk indikasi pidana, metodenya harus investigative dan asersif artinya pihak yang ditetapkan harus pernah dimintakan tanggapan dalam hasil penilaian.” ujarnya.

Bagaimana jika dalam suatu proses penegakan hukum pidana, formalitas penilaian kerugian negara tidak dilakukan atau tidak dijelaskan, siapa yang melakukan, bagaimana metodenya, dan pihak yang terperiksa tidak pernah dimintakan tanggapan? “Artinya formalitas untuk sampai pada penilaian dan penghitungan kerugian negara prosesnya tidak terpenuhi.” Simpulnya.

Bagaimana akibat hukumnya jika formalitas tersebut tidak dijelaskan atau setidaknya disampaikan kepada pihak yang terperiksa? Dian menunjuk Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, “jika tidak memenuhi prosedurnya menjadi batal atau dapat dibatalkan.” jelasnya.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *