Kades dan BPD Se- Kabupaten Muara Ikuti Training Centre Puspimda

Palembang ( platmerah) “Perubahan organisasi di level pusat disadari menciptakan pula konflik regulasi pada ranah implementasi sehingga terjadi disorientasi bagi pelaksana kegiatan dalam penentuan skala prioritas kebijakan (Kebijakan desa oleh Kemendagri dan Kementrian Desa dalam implementasi di lapangan sejauh ini menciptakan kebingungan di level Pemda dan Pemdes)”, demikian ketua  Puspimda Training Centre, Ashari Amir Basri, Minggu (26/9/21) di Bandar Lampung.

Acara yang digelar oleh Puspimda Training Centre bekerjasama dengan Ditjen Bina Pemdes tersebut juga menghadirkan beberapa nara sumber.

Lebih lanjut Ashari menjelaskan bahwa persoalan lain terkait dengan implementasi tugas dan fungsi kelembagaan Ditjen Bina Pemdes, adalah  terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menerjemahkan visi/misi kedalam kebijakan makro. Oleh karenanya, sarannya, kepada desa dan BPD harus fokus (sesuai tupoksi) dan konkrit guna menghindari terjadinya overlapping dengan kegiatan dan program desa.

Karena lemahnya koordinasi antar kepala desa dan BPD  menciptakan banyak program dan kegiatan yang bersifat overlapping, ketidakselarasan, ketidaksesuaian, ketidakharmonisan di lapangan. Dampaknya tercipta in-efisiensi dan in-efektivitas  program dan kegiatan di  level Pemerintah Desa.

Ashari menyoroti adanya dua bentangan potensi yang dipertemukan oleh Pemerintahan Desa, yaitu Desa adalah sebuah satuan kewilayahan yang mencakup potensi, kebutuhan, karakter dan dinamika kepentingan yang bergerak dinamis (sejalan dengan perkembangan dan waktu). Di sisi lain otonomi Desa merupakan pengakuan, penghormatan, kapital sosial dan tumpuan bagi pengembangan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.

 

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *