Palembang, (daengnews) Diketahui Berdasarkan LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kota Palembang TA 2020 Nomor 43/LHP/XVIII.PLG/06/2020 tanggal 22 Juni 2020 di temuakan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Ilir Barat I Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp 552.700.605,00.
- Advertisement -
Pemkot Palembang dalam Neraca per 31 Desember 2020 menyajikan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 323.183.156,00. Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sisa kas pada Kecamatan Ilir Barat I.
Hasil pemeriksaan BPK atas kas Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ilir Barat I pada tanggal 23 Februari 2021, Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran, rekening koran dan pertanggungjawaban belanja diketahui Sisa UYHD TA 2020 sebesar Rp 323.183.156,00 Terlambat Disetor Ke Kas Daerah.
Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Ilir Barat I, diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa UYHD ke Kas Daerah sebesar Rp 323.183.156,00 pada tanggal 11 Januari 2021.
Realisasi Belanja Daerah Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya sebesar Rp.552.700.605,00 Kecamatan Ilir Barat I telah merealisasikan Belanja UP dan GU selama TA 2020 sebesar Rp 1.071.601.819,00.
Selama TA 2020, pengelolaan keuangan pada Kecamatan Ilir Barat I dilakukan oleh dua Bendahara Pengeluaran.
Bendahara Pengeluaran pertama dengan inisial Fty melaksanakan penatausahaan keuangan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020, sehingga hanya mengelola realiasi belanja yang diajukan pada GU pertama sebesar Rp 319.156.051,00, sedangkan Bendahara Pengeluaran penggantinya dengan inisial RnS melaksanakan penatausahaan keuangan pada bulan April sampai Desember 2020 dan mengelola realisasi belanja yang diajukan pada GU kedua, GU ketiga dan Nihil.
Berdasarkan pemeriksaan atas bukti transaksi pengeluaran UP dan GU Bendahara Pengeluaran periode Januari sampai dengan Maret 2020 diketahui jumlah bukti pertanggungjawaban yang dimiliki dan dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran tidak sama dengan jumlah UP maupun GU yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran
Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran berinisial Fty tanggal 17 April 2021 diperoleh informasi bahwa atas GU pertama sebesar Rp.319.156.051,00, telah dipertanggungjawabkan dengan melengkapi bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp.184.485.581,00.
Nilai sebesar Rp.125.366.000,00 hanya dalam bentuk bukti transfer kepada penerima karena pelaksana kegiatan belum menyerahkan bukti-bukti pengeluaran sampai dengan Fty mutasi dari Kecamatan Ilir Barat I ke Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah dan sisanya sebesar Rp.9.304.470,00 (Rp319.157.051,00 – Rp184.485.581,00 – Rp125.366.000,00) tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban. Atas hal tersebut, Bendahara Pengeluaran berinisial Fty bersedia mengembalikan belanja yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.9.304.470,00.
Hasil wawancara dengan Camat dan Bendahara Pengeluaran periode April sampai dengan Desember 2020 serta pemeriksaan transaksi melalui internet banking (Bank Vision) Bendahara Pengeluaran tanggal 1 Mei 2021 diketahui Bendahara Pengeluaran dan Camat periode April sampai dengan Desember 2020 mengelola dana GU II, GU III, GU Nihil dan dana LS Bendahara Pengeluaran uang pembinaan RT/RW se-Kecamatan Ilir Barat I bulan Oktober dan November yang ditransfer ke rekening pribadi Camat, Bendahara Pengeluaran dan rekening lainnya.
Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa dana LS uang pembinaan RT/RW seKecamatan Ilir Barat I bulan Oktober dan November yang ditransfer ke rekening pribadi Camat dan Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.441.600.000,00 diberikan secara tunai kepada RT/RW ketika Camat melakukan kunjungan.
Pertanggungjawaban uang pembinaan RT/RW tersebut berupa tanda terima oleh masing-masing RT/RW sebesar Rp.441.600.000,00.
Hasil pemeriksaan transaksi melalui Bank Vision diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran melakukan transaksi pembayaran operasional kecamatan secara non tunai sebesar Rp.135.279.475,00 dan transfer ke rekening pribadi camat, rekening pribadi Bendahara Pengeluaran dan rekening lainnya diantaranya sopir camat, pegawai kecamatan Ilir Barat I dan Sekretaris Camat
Dari dana sebesar Rp.421.300.000,00 yang ditransfer ke rekening pribadi Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.73.770.158,00 dibayarkan belanja listrik kecamatan dan kelurahan di wilayah Kecamatan Ilir Barat I.
Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran berinisial RnS pada tanggal 17 April dan 1 Mei 2021, diperoleh informasi bahwa Bendahara Pengeluaran kesulitan melakukan penatausahaan pertangungjawaban belanja karena penggunaan dana tidak sesuai DPA.
Atas dana yang ditransfer ke rekening pribadi Bendahara Pengeluaran atas sepengetahuan camat sebesar Rp.207.476.763,00 diberikan secara tunai dan ditransfer ke rekening pribadi Camat.
Selain itu, nilai realisasi belanja setiap pertanggungjawaban UP/GU yang diinput ke dalam BKU dan SIMDA tidak berdasarkan bukti-bukti pertanggungjawaban melainkan hanya menginput nilai sesuai dengan rencana penggunaan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Hasil wawancara dengan Camat Ilir Barat I tanggal 17 April dan 1 Mei 2021 diperoleh informasi bahwa Camat mengakui telah menerima dana GU selama Tahun 2020 yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.33.000.000,00 dan untuk membiayai pengeluaran di luar mekanisme APBD.
Akan tetapi Camat tidak mencatat dan mendokumentasikan semua belanjanya. Hasil wawancara dengan Kasubbag Perencanaan dan Pengeluaran sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tanggal 23 Februari 2021 diperoleh informasi bahwa Kasubbag Perencanaan dan Pengeluaran tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan pada pengesahan GU I sebesar Rp.319.156.051,00.
Pengesahan belanja hanya dilakukan dengan melihat rekapitulasi belanja yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran sedangkan terhadap pengesahan GU II, III dan Nihil, PPK hanya menandatangani berkas SPP yang disiapkan oleh bendahara tanpa meneliti kelengkapan bukti pertanggungjawabannya.
Dengan demikian terdapat belanja yang tidak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.543.396.135,00 (Rp1.194.045.768,00 – Rp441.600.000,00 – Rp135.279.475,00 – Rp73.770.158,00). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada: Pasal 18, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 huruf c menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 216
Realisasi Belanja dan Beban Barang dan Jasa lebih saji serta Kas di Bendahara Pengeluaran kurang saji sebesar Rp.552.700.605,00 (Rp9.304.470,00 + Rp543.396.135,00) dan Kekurangan kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 552.700.605,00.
Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa BUD tidak meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran.
Camat, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran tidak mematuhi ketentuan terkait pertanggungjawaban pengelolaan kas, Atas permasalahan tersebut, Camat Ilir Barat I menyatakan akan menjadi perhatian agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyetoran sisa UYHD ke kas daerah. Atas temuan BPK akan diikuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
BPK merekomendasikan kepada Walikota Palembang agar memerintahkan Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD selaku Kuasa BUD untuk meminta melampirkan checklist hasil verifikasi dari PPK-SKPD dalam pengajuan SPM.
Camat Ilir Barat I untuk mempertanggungjawabkan kekurangan kas dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp.543.396.135,00 dan Camat Ilir Barat I untuk memproses kekurangan kas yang terjadi pada periode GU I dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp.9.304.470,00.
Atas temuan tersebut Camat Ilir Barat I Palembang Muflih S.STP, MH mengakui telah dilakukan penyetoran ke rekening kas daerah sebesar Rp.552.700.605,00 pada tanggal 4 Mei 2021 dan 4 mei 2021 Rp. 9.304.470,00 pada saat awak media mengkonfirmasi via whatsappnya (mas)
