KCD Wilayah II Jawa Barat,Kurang Kooperatif?

 

Menurut Benny Gerungan Ketua Perkumpulan Wartawan On Line Independen Nusantara PWOIN Kota Depok, sulitnya komunikasi terhadap Kepsek dan pihak KCD Wilayah II Jabar, katanya kepada awak media di jalan Margonda.

Dikatakan, dampak sulitnya berkomunikasi, Benny menyimpulkan, bahwa ada dugaan kuat, kepala sekolah dan kepala cabang dinas pendidikan Wilayah II Jabar yang dipimpin I Made Supriyatna telah mengkhianati UUD 1945, Pasal 28 C ayat (1).

Dimana bahwa setiap orang berhak mengem bangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak men dapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi mening katkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Ditambahkan dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV, Pasal 5 (1), Setiap warga negara mempu nyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

Sementara, saat ditelusuri pembentukkan cabang dinas pendidikan sebagai mana fungsi nya yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 pada Pasal 3 ayat (2) yaitu, koordinasi dan pelaksanaan kebija kan, pelaporan dan eva luasi program wilayah kerjanya termasuk pelak sanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya.

KCD Wilayah II Jabar, dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

KCD Wilayah II Jabar juga dibuatkan atas dasar SK Gubernur Jawa Barat Nomor, 420.05/Kep. 1067 – Disdik/2018, tentang Tim Fasilitasi Data Pokok Pendidikan ( Dapodik ) sekolah dasar dan menengah yang dinilai sudah tidak relevan lagi di era milenial dan digital elektronik saat ini.

Kesimpulannya, ganti kepsek dan KCD Wilayah II Jabar, karena apabila pola optimalisasi sekolah masih seperti ini akan merugikan rakyat, karena rakyat butuh pendidikan. (**)

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *