Pj.Sekda Muara Enim Pimpin Rapat Perkembangan Covid-19

Tampak Pj. Sekda Muara Enim, Drs. Emran Thabrani didampingi Dandim 0404/Muara Enim, Letkol Inf. Erwin Iswari, Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki, B.Sc dan Perwakilan Forkompimda lainnya, saat memimpin rapat Paparan Perkembangan Penanganan Covid-19, Senin (12/07/2021).

PLATMERAHNEWS.COM,MUARA ENIM (SUMSEL)  Bertempat di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Bappeda Muara Enim, Penjabat (Pj) Sekda Muara Enim, Drs. Emran Thabrani didampingi Jajarannya memimpin rapat Paparan Perkembangan Penanganan Covid-19 di kabupaten Muara Enim, Senin (12/07/2021).

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Dandim 0404/Muara Enim, Letkol Inf. Erwin Iswari, Ketua DPRD Muara Enim, Liono Basuki, B.Sc dan Perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Muara Enim lainnya.

Dalam rapat kali ini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat di Kabupaten Muara Enim untuk bersama-sama melaksanakan maklumat dari Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Prof. Dr. Eko Indra Heri S, MM, tentang Pembatasan Kegiatan Sosial di Masyarakat dalam penanganan penyebaran virus Corona (Covid-19), dengan melihat perkembangan situasi di Provinsi Sumsel terkait meningkatnya penyebaran covid-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat,dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga gunanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Adapun poin pertama dalam Maklumat Kapolda tersebut yaitu, setiap orang dilarang dengan sengaja tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan / atau menghalang – halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 93 Undang – Undang Nomor 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp.100 juta.

Setiap orang dilarang dengan sengaja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta pengelompokan sebagaimana diatur pasal 218 kitab Undang-Undang hukum pidana dapat dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9 ribu.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *