Memiliki Modalitas Besar, Independensi KPK Dinilai Kurang Wewenang Mengelola Sumber Daya Manusia.

Penulis : Muhammad Wili Ardiansyah,( Mahasiswa Sosiologi Fisip Univ Muhammadiyah Malang)

 

PLATMERAHNEWS.COM-

Oleh : Muhammad Wili Ardiansyah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Hasil akhir penilaian menunjukkan performa Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mendapatkan persentase 80 persen. KPK memiliki modalitas besar yang dapat dilihat dari faktor lingkungan pendukung yang sangat menunjang, baik secara internal maupun eksternal. Faktor pendukung internal KPK menyumbang 85,71%, dimana indikator yang perlu menjadi prioritas untuk ditingkatkan kinerjanya adalah indikator-indikator terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia. Perlu dicatat bahwa ada perbedaan komposisi antara indikator per dimensi sehingga tidak secara langsung sebanding. Dimensi Independensi dan Status dianggap moderat. Ada tiga dari sembilan indikator yang memiliki skor sedang, yaitu kerentanan dalam keamanan masa jabatan dari pimpinan KPK, kurangnya KPK dalam mengelola otoritas operasional, dan ada indikasi terbatas penggunaan KPK sebagai alat politik. Sebagian dari ini terutama tercermin dalam kurangnya kewenangan KPK dalam mengelola sumber daya manusianya. Ada berbagai dugaan kasus penghambatan, terutama yang terkait dengan lembaga penegak hukum lainnya.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *