Apa yang Harus di Tiru KPK dari ICAC?

Gambar : (Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia)

PLATMERAHNEWS.COM –

Oleh : Titis purwo Handoyo

Di setiap negara memiliki sistem penanganan terhadap korupsi yang berbeda sehingga ada negara yang mampu secara sukses menanggulanginya dan ada yang masih berjalan di tempat seperti di Indonesia. Salah satu negara yang sukses dalam melakukan penanganan korupsi adalah Hong Kong. Lembaga anti korupsi yang dimiliki Hong Kong adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC). Independent Commission Against Corruption (ICAC) adalah lembaga pemberantasan korupsi dari negara Hong kong yang memiliki fungsi penyidikan monopolistik. Ini berarti lembaga yang berwenang melaksanakan penegakan hukum terkait segala jenis tindak pidana korupsi di Hongkong yaitu hanya ICAC.

Hal tersebut akan semakin meningkatkan efektivitas dari pemberantasan korupsi karena ICAC akan lebih fokus menjalankan tugasnya dengan tidak dibayangi oleh lembaga penegak hukum lain dan tidak akan menemui masalah-masalah seperti yang ada di Indonesia. Di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) berbagi fungsi dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK tidak sendirian dalam memberantas korupsi di Indonesia melainkan harus berkoordinasi dengan dua lembaga tersebut, dan masing-masing memiliki domain sendiri terkait kasus korupsi yang menjadi kewenangannya.

KPK berwenang untuk menyidik dan menuntut dalam kasus korupsi yang masuk dalam kriterianya yakni dilakukan oleh pejabat negara atau yang terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, meresahkan masyarakat, dan menimbulkan kerugian di atas Rp 1 Miliar. Setiap kasus tindak pidana korupsi yang tidak masuk ke dalam kriteria tersebut akan ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan.
Permasalahannya, terkadang antara KPK dan kepolisian tidak memiliki kesamaan pandangan dalam menentukan siapa yang berhak menangani kasus yang dihadapi, misalnya pada kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes POLRI. Kasus cicak versus buaya adalah salah satu peristiwa yang dapat dikaitkan dengan hal ini. Kondisi ini tentu akan menyebabkan penerapan undang-undang terkait pemberantasan korupsi tidak berjalan maksimal.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *