Langkah Strategi HNU Guna Mencari Solusi Untuk Masyarakat PETI

Tampak Pj.Bupati Muara Enim, HNU didampingi Dandim dan Kapolres, Wakil Ketua DPRD saat melakukan sidak di lokasi tambang rakyat atau PETI di wilayah kecamatan Tanjung Agung belum lama ini

MUARA ENIM (SUMSEL) I PLATMERAHNEWS –  Menindaklanjuti pelaksanaan Sidak Terhadap Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Batubara Ilegal di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, yang dilakukan terakhir pada Rabu petang (09/06/21) Pj Bupati Muara Enim, Dr.H.Nasrun Umar, SH,MM atau yang akrap di sapa HNU telah mengambil langkah-langkah strategis guna mencari solusi yang terbaik terutama bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan perekonomiannya dari kegiatan Pertambangan illegal tersebut.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa disatu sisi kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat, namun jika dilihat secara makro dapat dipastikan bahwa kegiatan ini lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Selama ini keuntungannya lebih banyak dinikmati segelintir orang, terutama oknum pendatang dari luar daerah Kabupaten Muara Enim. Nah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak tinggal diam dan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Gubernur Sumsel, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kepolisian termasuk pemilik IUP seperti PT.Bukit Asam Tbk atau PTBA, serta telah pula membuat berbagai skema atau rencana untuk mengakomodir kesejahteraan rakyat namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Kami berencana mengambil solusi membina warga lokal dengan menggandeng perusahaan tambang sekitar seperti PTBA. Kemudian dibentuk badan usaha milik desa (Bumdes) yang nantinya memiliki izin usaha dengan penambangan yang memperhatikan prosedur dan keselamatan sehingga dapat berkontribusi secara jelas bagi warga dan daerah,”ujar dia.

“Pastinya ini akan kita cari kan solusi antara BUMDes atau sejenis koperasi seperti yang ada di Kalimantan,”terangnya.

Namun tidak hanya terbatas dengan mencari aturan lanjutnya, terkait legalisasi penambangan batubara, Pemkab Muara Enim juga telah bekerja sama terutama dengan PTBA sebagai perusahaan paling banyak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) di Kabupaten Muara Enim untuk melakukan pemberdayaan perekonomian masyarakat eks PETI dengan melakukan berbagai pelatihan seperti pembuatan pupuk bokasi, pembibitan/budidaya ikan air tawar, konveksi,pertukangan dan keterampilan lain, kemudian tentunya termasuk dukungan pinjaman modal sebagai bagian dari kewajiban Corporate Sosial responsibility (CSR) perusahaan.

Selain itu juga, yang tidak kalah penting pemerintah Kabupaten Muara Enim juga mendorong agar PTBA untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan masyarakat yang masuk IUP miliknya agar kegiatan penambangan rakyat ini dapat diminimalisir.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *