Janggalnya Penangkapan Para Aktivis Termasuk Munarman yang Dituduh Teroris Pemerintah Panik

 

PLATMERAHNEWS.COM, JAKARTA- Penangkapan terhadap mantan Sekretaris FPI, Munarman yang juga salah satu tokoh aktivis senior 98 atas tuduhan terorisme.serta, beberapa aktivis senior lainnya seperti Muhammad Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan juga ditangkap atas tuduhan penyebaran kebencian saat terjadi demonstrasi besar-besaran terkait penolakan terhadap UU Cipta kerja (Omnibus Law) menandai pemerintah yang tengah panik.

Dalam Rellease DPP Barisan Relawan Nusantara ( Bara Nusa) Rabu (28/04/2021) menyebutkan, hal ini menarik dalam perkem bangan hukum Indonesia yang saat ini tengah berjalan, dimana terjadi, perbedaan dalam penindakan hukum kepada yang pro terhadap pemerintah dengan yang bersikap kritis.

 

Bara Nusa Ketua Umumnya Adi Kurniawan menilai, hukum yang seharusnya menjadi penegak bagi keadilan dan kebenaran pun berubah menjadi alat kekuasaan. “Dimana tidak ada sedikit pun masyarakat yang tergolong rakyat jelata mendapatkan perlindungan hukum yang adil.”

Banyak hal sebenarnya yang bisa dijadikan bukti jika disebutkan satu-persatu. Namun kasus penangkapan para aktivis senior tersebut sudah bisa menggam
barkan bagaimana hukum di negara kita dijalankan.

Hukum yang berubah menjadi alat penguasa untuk menindas bahkan membungkam suara rakyat ini sudah pasti dijalankan dengan memberangus dan memenjarakan siapapun yang menggangu kepentingan penguasa.

Menurut Bara Nusa hal ini pernah terjadi saat Indonesia masih di jajah oleh Belanda dan saat dipimpin oleh rezim orde baru Soeharto. Saat itu sangat jelas, siapapun yang bersebrang an dengan penguasa diculik, di penjara bahkan di bunuh tanpa jejak.

“Kondisi saat ini pun tak jauh beda. Munarman beserta para aktivis yang sekarang di penjara karena suara kritisnya sudah menjadi bukti yang tak terbantah kan bahwa yang sedang berkua sa saat ini sangat mirip dengan pemerintahan kolonial Belanda dan rezim orde baru.”ujarnya.

Bara Nusa beranggapan penangkapan Munarman dilakukan karena ia dianggap berbahaya, bagi keamanan negara dan berpotensi meng ganggu jalannya pemerintahan Jokowi untuk bisa sampai 2024.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *