Pentingnya Keterbukaan Data Beras

Penulis:
Dian Novita Susanto (Ketua Umum Perempuan Tani HKTI)

 

Bacaan Lainnya

Dian Novita Susanto (Ketua Umum Perempuan Tani HKTI)

Presiden Joko Widodo, dalam dokumen Nawacita telah menjadikan kedaulatan pangan sebaagi salah satu program prioritas. Anggaran Kementerian Pertanian pun naik berkali-kali lipat bahkan yang tertinggi sepanjang sejarah Republik ini.

Berturut-turut 2014 (14,23 Triliun), 2015 (32,72 Triliun), 2016 (27,72 Triliun) 2017 (24,22 Triliun), 2018 (24,03 Triliun), 2019 (21,71 Triliun).

Periode kedua, Jokowi masih tetap menempatkan sektor pertanian menjadi prioritas, terutama komoditas pangan yang masih diimpor dalam jumlah besar seperti jagung, kedelai, dan beras (untuk beras tahun 2020 tidak terjadi impor) dan komoditas lainnya yang jumlah impornya masih jutaan.

Alokasi APBN pun untuk sektor ini masih cukup besar 2020 (21,05), dan 2021 (15,51 Triliun).

Dalam Rakernas Pembangunan Pertanian 2021 pada 11 Januari, Joko Widodo kembali mengingatkan para Menteri terkait, utamanya Kementan untuk terus berkordinasi dan mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjadikan Indonesia berdaulat pangan bahkan menjadi pemain pangan dunia.

Terkhusus beras Jokowi meminta agar keberhasilan tahun 2020 yang tidak ada impor beras untuk dipertahankan.

Namun awal Maret 2021, publik terutama petani dikagetkan dengan rencana pemerintah Indonesia yang akan mengimpor beras yang jumlahnya sampai 1 juta ton.

Padahal Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras periode Januari-April 2021 cukup tinggi, diangka 14,54 juta ton artinya meningkat 26,84 persen dibandingkan produksi beras periode yang sama tahun 2020 yang hanya 11,46 juta ton.

BPS juga menghitung panen raya dibulan yang sama ± 4,8 juta ton beras.

Dengan cepat rencana kebijakan tersebut mendapatkan reaksi dari petani, akademisi dan praktisi pertanian, dan berbagai organisasi non pemerintah yang fokus pada pertanian menyuarakan penolakannya.

Argumentasi mereka didasarkan pada waktu panen raya yang sudah mulai dan puncaknya April dan berdampak pada harga gabah dilapangan sebab tidak semua gabah petani terserap oleh Bulog. Jelas impor ini akan merugikan petani.

Masih Tergantung Impor

Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, komoditas beras menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, strategi kebijakan beras Indonesia berfokus pada upaya meningkatkan produksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Beras tidak hanya komoditas strategis dalam arti pembangunan nasional karena sebagai bahan pangan utama yang harus tersedia dalam jumlah banyak dan sumber pendapatan serta lapangan kerja khususnya di pedesaan.

Namun beras di Indonesia sudah menjadi komoditas politik yang berdimensi kompleks.

Meskipun kontribusi pertanian di masa pandemic Covid-19 ini tumbuh positif dan berkontribusi pada ekonomi nasional, impor beras yang kemungkinan besar akan dilakukan pada 2021.

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *