Abaikan Tindakan Korektif, Ombudsman : LAHP Akan Dinaikkan Menjadi Rekomendasi Pemberhentian Kepala Desa Bulubonggu

Pasangkayu/PM – Ombudsman RI Sulbar akan menaikkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) menjadi Rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia, karena terlapor yakni Kepala Desa Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu di anggap mengabaikan tindakan korektif.

Demikian disampaikan oleh Irfan Gunadi, Asisten Pemeriksa Ombudsman RI Sulbar via WhatsApp. Kamis, 28/1/2021.

“terkait bulubonggu sudah proses pelimpahan ke pusat laporannya, hanya sebelum rampung 2 pekan lalu tiba tiba musibah gempa bumi datang dan belum masuk kantor sampai saat ini,”tulisnya.

Seperti yang telah dilansir di beberapa media, pada Senin tanggal 11 Januari 2021, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Lukman Umar via telpon mengatakan,” Kalau tidak ditindaklanjuti, nanti kami tindaklanjuti ke Ombudsman RI di Jakarta. Nanti Ombudsman RI akan memberikan sanksi berupa rekomendasi untuk pemberhentian”.

Menurut Muis (Ketua LSM LPK Pasangkayu), pemberhentian terhadap perangkat Desa tersebut tanpa alasan yang jelas.

Ia menduga putusan yang dilakukan Kades Bulubonggu tidak sesuai aturan dan sarat kepentingan. Pasalnya, pemecatan terhadap sepuluh perangkat desa itu tanpa ada rekomendasi Camat Dapurang sebagai landasan hukum.

“Hal itu melanggar ketentuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, sehingga Ombudsman RI Sulawesi Barat menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait pemberhentian perangkat desa yang ada di Bulubonggu, Kecamatan Dapurang, Pasangkayu, telah ditemukan maladministrasi,”terangnya.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *