Mahalnya Demokrasi Di Negeri Ini

 

Oleh : Samuel Raimondo Purba

Aktivis GMKI

PLATMERAHNEWS.COM-Umur demokrasi yang telah menyentuh angka 20 tahun lebih, menjadikan 7 Juni 1999 sebagai titik balik pelaksanaan pemilu secara demokrasi, setelah sekian lama dibendung rezim orde baru. Setelah dua dasawarsa berlalu, kini kian banyak kalangan masyarakat yang kritis dan skeptis akan masa depan demokrasi di negeri ini.

Menjadi negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia sejak 1999, setelah India dan Amerika. Indonesia telah melewati beberapa pesta demokrasi, baik kepala daerah, legislatif, maupun presiden.

Sejak saat itu, perkembangan partai politik pun semakin melesat. Sebagai negara demokrasi, tumbuh kembangnya parpol menjadi sebuah bukti berangsur baiknya kebebasan berkelompok atau berserikat. Tetapi, disetiap momentum pemilu ada saja parpol baru yang lahir. Umumnya terbentuk akibat perpecahan atau konflik kepentingan pada internal parpol.

Perkembangan media, civil society, serta organisasi masyarakat lainnya yang cukup pesat, menjadi menjadi bagian baiknya kebebasan berdemokrasi. Akan tetapi, suburnya media menjadi masalah baru betapa sulitnya kita mendapatkan informasi yang terpercaya. Begitu halnya ormas, yang begitu mudah disusupi.

Memang jika melihat perkembangan demokrasi, politik, hukum, dan sebagainya, secara awam tidak ada yang kurang. Akan tetapi, beberapa ahli mempertanyakan akan kemana demokrasi kita nanti? Quo vadis Indonesian democrazy?
Kembali, tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada, setelah ditunda beberapa bulan akibat wabah covid-19 yang telah membentur berbagai bidang. Baik dampaknya kepada pemerintah dan paling krusialnya kepada masyarakat. Akhirnya disepakati 9 Desember 2020.

Pilkada serentak tahun 2020 akan dilaksanakan setidaknya 270 daerah. Baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Sejak dibukanya pendaftaran mulai 4-6 September, setidaknya ada 28 daerah yang akan melaksanakan pilkada dengan satu pasangan calon atau calon tunggal.

Melihat rekam jejak beberapa tahun sebelumnya. Dari data Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), fenomena calon tunggal mengalami kenaikan yang signifikan, jika dibandingkan tahun 2015 terdapat tiga daerah, 2017 sembilan daerah dan semakin bertambah 2018 sebanyak enam belas daerah.

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *