72.43 F
New York
September 29, 2020
Home » Tinggal Masalah Pengadaan Tanah, Tol Indralaya – Muara Enim Ditargetkan Oktober 2021 Beroperasi
Ekonomi dan Bisnis Nasional

Tinggal Masalah Pengadaan Tanah, Tol Indralaya – Muara Enim Ditargetkan Oktober 2021 Beroperasi

0Shares
MUARA ENIM (SUMSEL) – Pemerintah Kabupaten Muara Enim menginisiasi rapat persiapan pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan jalan tol ruas Simpang Indralaya – Muara Enim, dengan Kementerian PUPR dan PT. Hutama Karya yang berlangsung di ruang Rapat Serasan Sekundang, Kantor Bupati Muara Enim, Senin (20/1/2020) siang.

Rapat yang dipimpin Plt Bupati Muara Enim, H Juarsah, SH ini membahas persiapan pengadaan tanah pada pembangunan tahap II yang meliputi Desa Suban Baru di Kecamatan Kelekar, Desa  Gaung Asam, Desa Ibul dan Desa Tanjung Tiga di Kecamatan Belida Darat, kemudian Desa Baru Rambang, Desa Sukarami, Desa Tanjung Dalam, Desa Tanjung Raya dan Desa Sugih Waras di Kecamatan Rambang sepanjang dengan total sepanjang 74,5 Km.

General Manager Wilayah I PT Hutama Karya, Sarjono dalam paparannya menargetkan pada Oktober 2021 tol ini dapat beroperasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol dari Kementerian PUPR, Rasiman ST, MT yang mengatakan bahwa sesuai target pada tahun ini juga akan dilanjutkan pengadaan tanah tahap III (akhir) dan berharap pada akhir tahun 2021 jalan tol sepanjang 126 Km ini sudah rampung.

Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin, MSi menjelaskan bahwa Pemkab Muara Enim telah membentuk tim dan sekretariat persiapan pengadaan tanah sehubungan dengan pendelegasian kewenangan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Bupati Muara Enim, tim ini akan melakukan pendataan, konsultasi publik dan penetapan lokasi.

Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim, H Juarsah mendukung penuh proyek strategis nasional ini. Ia menilai keberadaan tol ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan akselerasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Plt Bupati juga meminta seluruh pihak terkait terutama PT Hutama Karya maupun PT Waskita Karya sebagai pelaksana proyek untuk selalu berkoordinasi dan melibatkan camat maupun Kades setempat sebagai perwakilan pemerintah daerah di lapangan. (HAI)

0Shares

Related posts

AP2 Sultra dan Masyarakat Geruduk Kantor Gubernur Sultra Terkait Sengketa Tanah Nanga-nanga

Lucky Iskandar

KSR-PMI-Mahasiswa Se Makassar Gelar Aksi Penjemputan Pengungsi Konflik Wamena

Lucky Iskandar

Perempuan Tani HKTI Gelar Bazar Murah di Banten

Lucky Iskandar

Leave a Comment