Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku tidak mengerti perkara yang sedang menjerat PT Asabri (Persero). Sebab, secara kelembagaan, Asabri ada di bawah Kementerian BUMN.
“Waktu saya jadi Panglima TNI, tidak mengerti tentang Asabri. Kami panglima TNI tidak memiliki otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena dikelola oleh BUMN,” ujarnya, dikutip CNN, Selasa (14/1).
Moeldoko menceritakan pada masa dirinya menjabat sebagai Panglima TNI, posisi direktur utama pun ditunjuk oleh Menteri BUMN dan Menteri Pertahanan.
“Jadi saya tidak mengerti sama sekali,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan dugaan korupsi di Asabri lebih dari Rp10 triliun. Mahfud ingin persoalan ini segera diproses secara hukum agar kebenaran dan kejelasan kasus dana pensiun TNI terungkap. Apalagi ada uang prajurit dan tentara yang telah mengabdi di Asabri.
“Mungkin tidak kalah fantastis dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp10 triliun,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu (10/1).
Seperti halnya dengan masalah di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Asabri juga menempatkan portofolio investasi pada saham yang harganya anjlok, sehingga terjadi depresiasi nilai aset secara drastis milik perusahaan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan kementeriannya masih bersama-sama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sedang mengkaji akar masalah kegagalan investasi dan nilai kerugian yang diderita Asabri.
Manajemen Asabri membantah sejumlah pemberitaan yang beredar seperti dugaan korupsi di tubuh perusahaan. Manajemen menegaskan kegiatan operasional terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik.
“Asabri dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya,” klaim perseroan dalam pernyataan resmi, dikutip Senin (13/1).
Manajemen mengungkap telah melakukan penempatan investasi dengan mengedepankan kepentingan perusahaan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.***
