Jakarta – Kepengurusan baru DPP Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional (Munas) partai tersebut pada Desember 2019, kemarin (7/1/2019) secara resmi diserahkan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kedatangan pengurus Hanura yang baru itu dipimpin langsung oleh Ketua Umum sekaligus Formatur Tunggal Oesman Sapta Odang (OSO).
- Advertisement -
Dalam struktur kepengurusan baru partai ini, politisi asal Bali, Gede Pasek Suardika atau yang namanya kerap disebut GPS dipercayakan sebagai sekretaris jenderal (Sekjen).
Bagi GPS, Penunjukkan dirinya sebagai Sekjen, setelah sebelumnya sempat menjabat Wakil Ketua Umum, merupakan tantangan baru. Bahkan dia menyebutkan bahwa tantangannya sebagai Sekjen saat ini jauh lebih besar.
“Saya akan coba dengan pengalaman yang ada untuk memaksimalkan kinerja. Mengembalikan kembali kepercayaan publik kepada partai. Menata partai agar lebih profesional. Sehingga Hanura lebih membumi. Eksistensinya lebih diakui,” sebutnya.
Upaya itu, sambung dia, akan dilakukan dengan mengkapitalisasi potensi-potensi di internal partai. Sehingga berkembang lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Karena kader-kader kami masih ada di DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Ada 807 orang kader kami yang duduk di legislatif daerah. Ini yang akan kami kembangkan dan berdayakan,” imbuh Pasek.
Pemberdayaan potensi ini, menurutnya, penting dilakukan untuk merealisasikan tagline Hanura sesuai hasil Munas belum lama ini, yakni : From Zero to Hero. Sebab dia tidak memungkiri, eksistensi Hanura dalam panggung politik nasional, khususnya di parlemen redup pasca Pemilu 2019 lalu.
“Hari ini, kami posisinya di parlemen nasional tidak ada di Senayan. Di luar panggunglah. Tentu kami akan bergerak untuk jadi hero. Kami berangkat lagi dari nol agar bisa berbuat lebih maksimal lagi sehingga berjaya di (Pemilu) 2024,” tukasnya.
Untuk jangka pendek, GPS mengaku dirinya akan fokus melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana sekretaris. Mulai dari menata organisasi. Mengelola organisasi agar lebih produktif, efektif, dan positif. Sehingga pelayanan organisasi internal partai bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan komunikasi di eksternal. “Khususnya partai-partai lainnya sehingga terbangun benefit-benefit politik yang bermanfaat untuk semuanya,” pungkas GPS.***
