81.48 F
New York
Agustus 10, 2020
Home » Kepala BKD Kota Depok Tetap Pertahankan Pasar Kemiri Sebagai Pasar Tradisional
Ekonomi dan Bisnis Nasional

Kepala BKD Kota Depok Tetap Pertahankan Pasar Kemiri Sebagai Pasar Tradisional

0Shares
Depok – Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Nina Suzana menegaskan, terkait dengan Keberadaan Pasar Kemiri Muka Kecamatam Beji Depok, pihaknya masih berjuang dan berusaha mempertahankan aset Pemerintah Daerah.

“Tetap berjuang sesuai SK gubernur saat memberikan ijin belum mereka berikan, setelah dia membebaskan lahan 2,6 ha kan diserahkan kepada pemda depok, dia tak mungkin mendapatkan ijin lokasi kalau tidak ada SK gubernur, dan sudah tercatat sebagai asset,” tegasnya.

Sementara itu sekretaris KPPMD Welli Handayani mengatakan, tentang keberadaan lahan dan luas lahan pasar Kemiri Muka serta SHGB no 68 atas nama PT PJR adalah SK gubernur nomor 59 3.82/SK. 2 16. S/-/177/86 per tanggal 26 Desember 1986 dan bukan berdasarkan perjanjian nomor 6441./04/P//1987 tanggal 27 Februari 1987 tentang kerjasama antara pemerintah kabupaten Bogor dengan PT PJR  dalam hal pembangunan pusat perbelanjaan di kota administratif Depok kabupaten daerah tingkat 2 Bogor (red-kini status wilayah sebagai kota Depok).

“Adanya kisruh sengketa pasar Kemiri Muka Depok, maka kami pedagang dalam wadah kerukunan pedagang pasar Kemiri Muka Depok (KPPKMD), mengingatkan semua pihak untuk menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Pedagang menolak eksekusi pasar kemiri muka, bukan tidak menghormati putusan pengadilan. Pedagang pasar Kemiri Muka Depok berpedoman pada surat keputusan gubernur nomor 59 3.82/dk. 2 16- 2177/ 86 tanggal 26 Desember 1986,” ungkap sekretaris KPPKMD Handayani, Selasa (26/11/2019).

Handayani menambahkan, HGB nomor 68 atas nama PT PJR sudah berakhir pada tanggal 4 oktober 2008 lalu dan status tanah tersebut sejak didaftarkan dalam gugatan pada tanggal 22 april 2009 adalah tanah HGB dan bukan tanah SHGB nomor 68 atas nama PT PJR.

Pedagang Cabe,Bawang & Sayuran

Ditegaskan kembali, pedagang bukan melawan putusan pengadilan, bukan melawan hukum. Menolak punya dasar hukum yaitu SK gubernur dan pemda Depok sedang melakukan gugatan.

“Kami berharap,pedagang tidak dirugikan,pihak petamburan juga dan program pemerintah tetap berjalan,” tandasnya.

Untuk diketahui, deklarasi/pengukuhan KPPKMD dilakukan hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2019 saat ini yang ber-KTA 820 orang.

Pada sisi lain ia juga mempertanyakan pengumpulan KTP yang dilakukan oleh pihak PT Petamburan Raya kepada para pedagang karena selama ini ia mengklaim bahwa para tergabung dalam KPPMD Depok yang jumlahnya mencapai lebih dari 1000 dan yang mempunyai KTA tercatat 820 orang.

“Mereka merupakan gabungan dari para pedagang dari komunitas pedagang sayur mayur tempe ayam juga pedagang daging serta pedagang lainnya yang juga berasal dari berbagai suku selain dari Bali,” pungkas Handayani.(Wismo)

 

0Shares

Related posts

SPPIKB Minta Pemerintah Selamatkan PT Pos Indonesia

Lucky Iskandar

Sepeda Motor VS Truk di Desa Pansur Natolu, Satu Orang Tewas

Lucky Iskandar

Perempuan Tani HKTI DKI Berikan Bantuan Untuk Korban Banjir

Lucky Iskandar

Leave a Comment