Kendari (Sultra) – Mahasiswa yang tergabung dalam koalisi kesehatan Universitas Halu Oleo, Kamis (12/09/2019) telah melakukan aksi damai terkait wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS. Kenaikan iuaran BPJS ini dianggap tidak pro terharap rakyat, khususnya ekonomi menengah kebawah pasalnya iuran ini akan dinaikkan 100%. Rencana menaikkan iuran BPJS ini dilakukan untuk menutupi defisit yang dialami oleh BPJS.
“Menaikkan iuran BPJS 100% sama halnya mencederai UUD 1945 tentang Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga UU No. 24 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jaminan social nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Awal.
Awal Rafiul selaku Jendral Lapangan pada aksi kali ini menuturkan bahwa penaikkan iuran BPJS harusnya mempertimbangkan angka pendapatan per kapita masyarakat yang ada Sulawesi Tenggara dan Kendari pada khususnya. Menurutnya, dengan menaikkan iuran BPJS maka akan semakin menambah beban rayat apalagi jika mereka berada pada kelompok kelas ekonomi ke bawah.
Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam koalisi kesehatan berhasil melakukan hearing dengan direktur BPJS Kota Kendari. Namun diskusi yang dilakukan tidak menemukan titik temu utamanya terkait transparansi data mengenai penyebab terjadinya defisit dana BPJS dengan data yang ada di BPS.
Dalam aksi damai ini ada beberapa tuntutan yang diajukan diantaranya menolak kenaikan iuran BPJS, meminta pihak BPJS menentukan kelas iuran BPJS sesuai angka pendapatan perkapita, meminta transparansi anggaran nominal pembayaran dari kelas 1 sampai kelas 3 dan beberapa tuntutan lainnya.
Dikarenakan pada aksi yang dilakukan hari ini (11/09/2019) belum menemui titik terang, maka akan dilakukan aksi selanjutnya dengan jumlah massa aksi yang akan bertambah.(ilham)
