Kendari (Sultra) – Langkah gubernur Sultra Ali Mazi SH yang mengatakan perombakan kabinet pemprov Sultra ini adalah penyegaran dan hal biasa dalam organisasi pemerintahan dalam jumpa pers setelah pelantikan eselon I, II, III, dan IV di Kendari belum lama ini, namun di kalangan aktivis dan NGO di Sultra menilai langkah AM demi kepentingan kelompok dan pribadi serta menabrak UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
“Yang jelas tanpa rekomendasi KASN yang tentu saja bisa berbuntut panjang,” ungkap salah satu tokoh muda NGO, Ikbal Tanggapili, Kamis (05/9).
Mutasi besar besaran yang dilakukan AM (gubernur Sultra) beberapa jam setelah Ground Breaking rumah sakit jantung dan pembuluh darah ternyata tidak diketahui KASN apalagi memiliki Rekomendasi, inilah yang membuat para pejabat yang tereliminasi menjadi korban dan sesak nafas oleh kebijakan pemimpin Sultra.
Nurhasni, Asisten Komisioner KASN Bidang Promosi dan Advokasi ketika dihubungi Plat Merah via ponselnya mengatakan, “Kasus nonjob sudah kami tangani dan akan dibentuk Tim Penyelidikan, yang pasti untuk rekomendasi pemberhentian tidak gampang kami berikan,” ujarnya.
Lanjut Nurhasni, masalah pemberhentian sejumlah JPT itu tidak memiliki kesalahan dan itu jelas diduga menabrak aturan, Karena pemberhentian PNS maupun pejabat pemimpin tinggi ada persyaratannya, diantaranya melakukan pelanggaran dan sudah memiliki ikatan hukum tetap.
Begitu juga dengan pengangkatan pelaksana tugas (PLT) pasta pencopotan sejumlah kepala Dinas di pemprov Sultra, Nurhasni penjelaskan, “Apabila pejabat PLT diberhentikan, pejabat sebelumnya dianggap tidak benar, jelas jelas itu salah,” tegasnya.
Khususnya masalah di pemprov Sultra ini sangat menarik untuk di selidiki dan diklarifikasikan sebab pejabat pimpinan yang diberhentikan termasuk belasan orang banyaknya.
Kalangan NGO menilai, ini adalah persekutuan tingkat elit di Sultra dalam mengkokohkan kepemimpinan di periode awal dan akhir yang hanya 1 (satu periode). Dan pernyataan salah satu tokoh muda NGO, Ikbal Tanggapili, mengatakan di saat genting dan proses pemutasian selalunya tidak pernah diketahui oleh wakil gubernur Sultra DR H Lukman Abunawas SH Msi.
“Sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah duet ini sejati dalam kepemimpinan Sultra kedepan atau bias politik yang pudar dalam kerangka gesekan gesekan kepentingan,” pangkas Ikbal Tanggapili.(Iskandar Rapi)
