Tapanuli Utara – Berdasarkan data Pemantau Status Gizi (PSG) sampai Agustus 2019 di 26 posyandu di bawah binaan Puskesmas Parsingkaman Tapanuli Utara didapatkan 56 Balita yang mengalami Stunting.
Kepala Puskesmas Parsingkaman dr. Patuan Sihombing menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan sumber dana untuk penuntasan angka stunting ini dari Bantuan Opetasional Kesehatan, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik.
Dana tersebut digunakan untuk kegiatan PSG dari balita yang sudah rutin dilakukan melalui posyandu diwilayah Puskesmas Parsingkaman pada rentang waktu setiap bulannya.
“Jadi di dalam posyandu itu bisa terpantau rasio atau perbandingan berat badan, tinggi badan, dan umur. Ada beberapa meja, salah satunya ada meja penyuluhan yang kita lakukan,” ujar dr. Patuan kepada Plat Merah, Senin (2/9/2019).
Melalui meja penyuluhan, kemudian kader posyandu melakukan intervensi dan edukasi terhadap ibu balita tentang arahan mengenai bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan berat badan atau tinggi badan.
Kemudian ada juga pemberian makanan tambahan yang sudah berupa biskuit siap makan dan makanan olahan yang dibuat oleh ibu-ibu kader posyandu dan dibagikan secara cuma-cuma kepada balita.
“Kemudian juga di dalam Puskesmas setiap balita yang datang ke sini kita ada poli anak, poli gizi, jadi sebelum poli anak kita ukur berat badan dan tinggi badan. Itu merupakan bagian dari pemantauan status gizi,” jelasnya.
Setelah itu, ketika ibu balita masuk poli anak, petugas juga akan menyampaikan pengetahuan mengenai pemenuhan gizi bagi balita.
Baik itu mengenai asi eklusif di enam bulan pertama, dan asupan-asupan makanan setelah enam bulan.
Puskesmas Parsingkaman sudah melaksanakan program stunting dengan baik di 14 desa dari 16 desa wilayah kerja Puskesmas Parsingkaman. Rencananya 2 desa yang belum berjalan, akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini.
“Begitu pula misalnya dalam kegiatan lintas sektor, seperti misalnya musrenbang kita juga sampaikan permasalahan kesehatan yang intinya kita mengadvokasi mereka bahwa masalah stunting bukan tanggungjawab Puskesmas atau Dinas Kesehatan tetapi bagian dari tanggungjawab kita semua,” pungkasnya.(AM)