“Ya, kita mau minta itu (zero KJA) dilakukan. Nanti Pak gubernur yang pimpin,” kata Luhut menjawab wartawan sambil melirik Edy Rahmayadi yang mendampingi di sebelah kanannya.
Pernyataan Luhut disampaikannya seusai meresmikan layanan GrabCar di Bandara Internasional Kualanamu, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (11/7/2019).
Jika tidak, tambahnya, turis (terlebih mancanegara) tidak akan ada yang datang. Terkait keramba milik rakyat yang juga tidak sedikit jumlahnya, akan ikut diurus agar bersedia dihentikan usahanya.
“Masak ada taik (tahi) babi di buang ke sana Danau Toba-red). Pak Gubernur tolong para bupati dibilangi juga agar masyarakat jangan lagi ada buang kotoran rumah tangga ke Danau Toba. Nanti tidak ada yang mau datang,” pinta Luhut.
Menjawab permintaan Luhut, Edy yang diwawancarai terpisah melempar masalah tersebut ke pusat. Ia mengaku sudah menyurati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya tentang hal tersebut. Dari sisi pelestarian Danau Toba kewenangan berada di pusat. Menurutnya, wewenang gubernur terbatas hanya terkait soal AMDAL.
“Sudah kita cek, memang tidak pantas di situ (Danau Toba) dijadikan tempat usaha ekonomi (KJA),” ungkapnya.
Ujar Edy, Danau Toba diciptakan oleh Tuhan untuk keindahan. Bukan untuk tempat menjalankan proses usaha (KJA) seperti yang berlangsung sekarang ini. Para wisatawan datang ingin melihat Danau Toba, oleh sebab itu harus dijaga dan dikelola bersama.
“Segera kita komunikasikan dengan pemerintah pusat, mudah-mudahan terwujud,” papar Edy.**
