Platmerahnews.com, JAKARTA – Pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Jokowi seharusnya dapat membangkitkan kemandirian pangan nasional. Namun diperlukan roadmap pangan di sepanjang jalur infrastruktur sehingga dapat terwujud kedaulatan pangan nasional.
- Advertisement -
Hal tersebut disampaikan anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dalam Diskusi Publik Pemuda HKTI yang dipandu oleh Solon Sihombing (Pimpinan Umum Platmerahnews.com) bertempat di Sekretariat DPN HKTI Jl Tebet Timur Raya Jakarta, Selasa (14/5).
“Fondasinya sudah dibangun, sekarang kita perlu roadmap pangan nasional. Roadmap pangan harus di sepanjang infratuktur. Fondasi sudah tapi implementasi seperti apa,” ungkapnya.
Lebih lanjut Aria Bima meminta HKTI yang dipimpin Jenderal Purn Dr Moeldoko membuat roadmap pangan. “Rentannya infrastuktur logistik mengakibatkan kelangkaan komoditas,”ujarnya.
Ia mengungkapkan hasil pantaunya di pasar di Jakarta dimana ada sayur mayur yang didatangkan dari Sumatera Barat.
“Ada Trans Sumatera sayuran Sumatera Barat bisa masuk ke jakarta, dulu mereka harus perjalanan seminggu, sekarang 2 hari,” paparnya.
Kader PDIP ini menegaskan konsepsi kedaulatan pangan, seluruh kebijakan pangan harus kuat. “Kebijakan impor, ketahanan pangan kuat, tapi rapuh,” tuturnya.
Namun ia menegaskan adanya impor yang terjadi saat ini bukan karena program pemerintah gagal. Tapi sifatnya situasional dan itu adalah kegiatah, bukan program atau kebijakan.
Dikatakan, Indonesia bila ingin menjadi lumbung pangan dunia harus mengembangkan sektor pangan ke luar Jawa. Saat ini Indonesia lebih dikenal sebagai lumbungan tanaman perkebunan, yang menjadi bahan baku dunia.
Ia meminta selain pemerintah, organisasi pertanian juga berperan aktif. “HKTI harus ekspansif mendahului program-program pemerintah,”katanya.
Aria Bima juga mengungkapkan Perpres 71/2015 mengenai perubahan paradigma dari ketahanan pangan menjadi kedaulatan pangan.
Ketua Umun HKTI Jenderal Purn Dr Moeldoko merespon positif. Saat ini HKTI memposisikan sebagai bridging institution yang menjembatani petani dengan pemerintah, spcial enterprises, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan stakeholders pertanian lainnya.
Direktur Pengadaan Bulog, Bahtiar mengungkapkan komitmen Bulog untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Bahkan Bulog saat ini bekerjasama dengan para pengepul untuk menyerap gabah petani. Dan ini bisa dikembangkan dengan Bumdes dalam pembelian dan pengadaan gabah petani.
Diskusi Publik Pemuda Tani menghadirkan narasumber dari berbagai pihak antara lain dari Kantor Kepala Staf Presiden (KSP), KNPI, Gerbang Tani, dan pakar dari perguruan tinggi.
“Pemuda Tani HKTI ingin mencari solusi mengenai kemandirian dan kedaulatah pangan nasional, sehingga petani sejahtera,” ujar Ketua Umum Pemuda Tani HKTI Rina Saadah.**
