Akhir tahun 2015 PT Waskita Karya mulai mengerjakan pembangun LRT Palembang, pendanaan besar dari proyek prestisius itu ditaksir Rp 10,9 triliun.
China Development Bank (CDB) adalah lembaga keuangan dibalik suksesnya proyek mahal tersebut, CDB menggelontorkan hutang kepada pemerintah Indonesia sebesar 5,1 juta USD tanpa jaminan. CDB ini merupakan salah satu konsorsium BUMN China.
Dalam proyek itu, PT Kereta Api Cepat Indonesia-China hasil kerjasama BUMN China dengan BUMN Indonesia menghasilkan saham 75% untuk BUMN China dan BUMN Indonesia hanya 25% yang terdiri dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Jasa Marga Tbk.
Anehnya, meski didanai investasi asing, proyek ini juga didukung pembiayaan dari APBN sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 116 Tahun 2015 dan Perpres 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan.
Hal itu, juga dikemukakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Sumsel Kementerian Perhubungan Suranto bahwa pemenuhan nilai investasi LRT Palembang dengan APBN tertuang pada aturan dasarnya.
Dinukil detikfinance, Rabu (6/2) Suranto menyebut, nilai investasi LRT Palembang Rp 10,9 triliun ini juga turun dari nilai awal yang sebesar Rp 12,5 triliun. Penurunan pun dikarenakan hasil review konsultan supervisi LRT Sumsel.
Reaksi Komisi V DPR-RI
Bambang Haryo Soekartono, anggota Banggar dan komisi V DPR-RI mengatakan mega proyek LRT Palembang, meski didukung APBN tetapi tidak memiliki asas manfaat untuk rakyat di Sumatera Selatan.
Proyek kebanggan Pemerintahan Joko widodo itu, dinilai Bambang Haryo tidak terkoneksi dan tidak terintegrasi dengan Terminal Bus, Pasar Rakyat, Pelabuhan dan stasiun kereta Api.
“LRT Ini hanya terkoneksi dengan Bandara dan Mall yang mana penggunaannya hanya untuk orang-orang menengah keatas,” Kata Bambang Haryo, kepada deliknews.com, Rabu (6/2).
Padahal kata Bambang, LRT ini dibangun dengan uang rakyat, sementara pengeluaran per hari pada LRT itu ditaksir sebesar Rp 1,6 Milyar dan perbulan sebesar Rp 15 Milyar, hanya untuk listrik saja, pemerintah juga harus menanggung biaya besar lantaran pengusul LRT Palembang lepas tanggung jawab dengan menolak memberikan subsidi.
Apalagi, kata Bambang, Negara harus membayar hutang kepada China yang menanggulangi 75% pembiayaan pembangunan LRT, tentu ini pemborosan yang sangat besar, memang aneh, katanya.
“Lah ini dibangun Investor, tetapi kita yang disuruh bayar hutangnya, ini artinya bahwa Rakyat telah dibodohi,” tegas Bambang.
Proyek yang sama seperti LRT Palembang dan Jakarta juga akan dibangun di 5 kota di Indonesia, diantaranya Medan, Batam, Bandung, Surabaya dan Makassar. Pada pembangunannya, LRT ini akan didukung penuh oleh APBN, serta ditopang China Development Bank (CDB) yang masuk dalam konsorsium PT Kereta Api Cepat Indonesia-Cina termasuk BUMN China.
Namun kata Bambang Haryo, jika dibangun lagi di 5 kota, ini sama halnya dengan merugikan Negara, karena dengan melihat perbandingan yang ada di Palembang, Sumsel, maka daerah yang akan dibangun LRT bisa bangkrut.
Untuk itu, menurut Bambang, jika 1 LRT itu seharga Rp 10,9 Trilun, maka bisa sama dengan 150 rangkaian kereta api (rolling stock) , terdiri dari 1 rangkaian, 1 lokomotif dengan 30 gerbong barang atau 1 lokomotif dengan 10 gerbong penumpang, yang tiap rangkaiannya seharga Rp 60 milyar, jauh lebih murah.Sambungnya
“Bila kita manfaatkan 150 rangkaian kereta atau train set untuk pulau jawa dan Sumatera, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan pesat, baik logistik maupun penumpang akan terakomodir dan ini juga untuk antisipasi double track,” tutupnya.****DN
