SMK N 1 Kota Cimahi Kangkangi Permendikbud Nomor 8 tahun 2017

Cimahi, (JAI).- SMK Negeri 1 kota cimahi, Jawa Barat di sinyalir telah mengkangkangi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaaayn Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah.(BOS).

Hal tersebut terkuak sebagaimana data dan informasi yang di peroleh redaksi Jurnal Aktual Indonesia, mengungkap bahwa pada tahun 2017 SMK N 1 Kota Cimahi mendapatkan alokasi dana BOS yang bersumber dari APBN Tahun 2017 kurang lebih senilai Rp3.550.960.000.

Yang mana dalam permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan permendikbud Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi aturan bahwa setiap sekolah mencadangkan separuh dari BOS triwulan ke dua atau 20% dari alokasi dana BOS setahun anggaran yang di pergunakan untuk pembelian buku teks yang harus di beli oleh pihak sekolah.namun yang terjadi di sekolah tersebut tidak lah demikian.

Selain mengkangkangi permendikbud diduga kuat SMK Negeri 1 Kota Cimahi juga mengabaikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1043/SJ Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang di selenggarakan pemerintah provinsi hanya dengan mengalokasikan anggaran Rp 544.964.250,00 (15%) dari nilai total penerimaan dana BOS Tahun 2017 yaitu sebesar Rp:3.550.960.000.

Disitu jelas terlihat menyalahi aturan, karena kalau menghitung besaran 20% persen dari total dana BOS Tahun 2017 sebesar RP:3.550.960.000 pihak sekolah seharus nya menganggarkan Rp 710.192.000 untuk pembiayaan belanja buku teks atau anggaran belanja modal tetap lainnya bukan Rp544.964.250,00. Disini membuktikan pihak sekolah tidak mengindahkan terhadap aturan yang ada.

Sementara itu Hendro Suseno SH.MH selaku aktifis Anti Korupsi saat di mintai tanggapan nya terkait hal tersebut di atas menyayangkan kepada pihak sekolah tidak mematuhui aturan yang ada. “Saya pikir soal Dana BOS itu pengalokasiannya sudah jelas aturannya, tak perlu dibuat ribet atau mencari celah lain sehingga persoalannya menjadi tidak jelas,” ujarnya kepada wartawan di Bandung, Rabu (2/1/2019)

Kembali pada aturan ujar Hendro, “Pengelolaan BOS sudah jelas ada aturannya secara terang bederang, yaitu harus mengalokasikan sebagian dari jumlah nominal dana BOS yang diperoleh SMK Negeri I Cimahi menysihkan anggaran untuk belanja buku teks yang harus di beli oleh pihak sekolah,” katabya.

“Mengapa hanya ngurus BOS masih kelabakan? hal ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat serius dalam pengawasan internal, lembaga yudikatif baik kepolisian maupun kejaksaan untuk menelisik apa yang terjadi problem di SMK N 1 kota Cimahi tersebut, Papar Hendro.

Karena masih kata Hendro, “Siapa saja dan dengan jabatan apa pun bila sudah melanggar suatu aturan tatanan Negara kita sudah wajib di berikan sangsi yang tegas, tak bisa ditolelir sebab dapat menghambat terhadap peningkatan kualitas pendidikan dilingkungan sekolah tersebut”. ujarnya

Mengingat masalah ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama, kata Hendro, “Kalau hal ini diabaikan berarti membiarkan dunia pendidikan kita tercoreng, karena itu perlu ditegakan sangsi administrasi maupun sangsi hukum dengan tujuan memberikan efek jera,” pungkasnya.

Sementara itu Daud Saleh kepala SMK N 1 kota Cimahi saat akan di mintai konfirmasinya sedang tidak berada di tempat, begitu juga seaktu dihubungi melalui telp genggamnya yang bersangkutan tidak memberikan jawaban dan tanggapan.

Namun tidak menyerah disitu sampai dengan berita ini di turunkan Jurnal Aktual Indonesia terus melakukan penelusuran bukti dan sumber sumber terkait hal tersebut di atas dan juga melakukan upaya konfirmasi kordinasi dengan pihak yudikatif. (Aldo/Undang)

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *